Politisi Cantik Ini Lakukan Lelang Kencan untuk Amal

Karen Danczuk, yang merupakan anggota dewan dan isteri anggota parlemen Simon Danczuk dari partai buruh di Inggris membuat sebuah tawaran heboh dalam bentuk lelang online, dimana bagi salah satu pria beruntung nantinya akan memperoleh hadiah kencan bersamanya di malam Valentine. Hasil uang dari lelang tersebut rencananya akan disumbangkan untuk kegiatan amal.

Read more ...

Ahok Dibantu Pakar IT Singapura untuk Ungkap Dana Siluman APBD DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku kecolongan atas munculnya anggaran siluman sebesar Rp 2 triliun di ABPD 2015. Anggaran yang ditudingnya termasuk dalam usulan dana dari DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 12,1 triliun tersebut disebut-sebut sempat lolos masuk dalam draf APBD 2015.

Read more ...

Krisdayanti Jadi Ketua DPP Partai Hanura

Partai Hanura kembali memilih Wiranto sebagai Ketua Umum dalam Munas II di Solo, 13-15 Februari lalu. Selain menunjuk Wiranto sebagai Ketua Umum, Munas II Partai Hanura juga menghasilkan susunan pengurus baru yang memasukan 3 artis dalam jabatan struktural DPP Partai Hanura.

Read more ...

KPK: Jokowi Khianati Rakyat Bila Lantik Budi Gunawan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengingatkan konsekuensi bakal ditanggung Presiden Joko Widodo, bila dia ngotot melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Read more ...

Bamsoet Tegaskan Golkar Tetap Bersama KMP

Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo menegaskan, partai beringin tetap berada di luar pemerintahan bersama koalisi merah putih (KMP).

Read more ...

Menurut Kubu Zulkifli, PAN Tetap di Koalisi Prabowo

Tim sukses calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Totok Daryanto, mengatakan partainya akan tetap berada di Koalisi Merah Putih jika kelak Zulkifli memimpin partai. Totok optimistis PAN tidak akan berubah haluan ke Koalisi Indonesia Hebat.

Read more ...

Pernyataan Rini dan Tedjo Dinilai Mencoreng Pemerintahan Jokowi

Pengamat politik Sebastian Salang menilai kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 tercoreng oleh pernyataan kontroversial dua menterinya. Dua menteri Jokowi itu adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

Read more ...

Presiden Jokowi Tegaskan Perppu Pilkada Tak Bisa Dirubah Lagi

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memerintahkan kadernya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada Langsung yang diteken SBY saat menjabat Presiden RI. Bukan hanya SBY yang kecewa, Presiden Jokowi pun ikut menyatakan sikap.

Melalui fanpage Facebook-nya, Presiden Jokowi menyatakan akan menjalin komunikasi politik yang lebih intensif dengan Parlemen (DPR-RI) untuk saling menyetujui kesepakatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Pada prinsipnya Pilkada langsung tidak bisa ditawar-tawar lagi, ini adalah buah paling manis dalam demokrasi kita," kata Jokowi, dikutip Liputan6.com, Jumat (5/12/2014).

Bila Pilkada Langsung dibredel kemudian digantikan Pilkada Tidak Langsung, sambung Jokowi, maka rakyat seakan-akan diikat untuk menonton panggung politik, dimana rakyat diasingkan dari hak-haknya berdemokrasi.

"Dengan pilkada langsung, pelan-pelan akan kita dapatkan pemimpin yang secara organik tumbuh di dalam masyarakat dan paham atas situasi-situasi yang berkembang di tengah masyarakat," ujar Jokowi.

Sebelumnya, saat penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tiap DPD tingkat I dan II Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 2 Desember malam, Ical meminta agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada dan Pemda yang dikeluarkan SBY ditolak.

"Saya dengar, Perppu itu digugat, bukan materi tapi mengenai cara untuk melaksanakan Perppu itu. Kata Mahfud, kalau Perppu itu dibatalkan, harus dibuat UU baru dan kemudian UU pilkada itu berlaku kembali. Kalau itu nggak berhasil, itu akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," papar Ical.

Ketua Umum Partai Demokrat SBY pun merasa dikhianati Partai Golkar. Padahal, ada kesepakatan yang ditandatangi Ical agar Partai Golkar mendukung Perppu tersebut di DPR.

"Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tegas SBY dalam akun twitternya, @SBYudhoyono, Jumat (5/12/2014).

Read more ...

Beredar Rekaman Suara Nurdin Halid Atur Pemenangan Ical

Suara mirip Ketua Steering Committee (SC) Munas ke IX Partai Golkar, Nurdin Halid beredar luas pada hari kedua acara yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada Senin malam 1 Desember 2014.

Dalam rekaman tersebut, terdengar skenario untuk memenangkan kembali Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dalam 5 tahun ke depan lewat pembahasan tata tertib (Tatib).

Bahkan disebutkan, dari perwakilan DPD I atau tingkat provinsi akan mengirimkan 'jagoan' untuk membuat sidang memanas.

"Ini memang sangat licik. Sebagai tulang punggung jubir ketua DPD yang lain jadi apa namanya garda terdepan berdebat dengan argumentasi yang tinggi, berkelahi pun bisa. Jadi, Pak ini ketua bidang organisasi tatib ini ada perbedaan di Munas baru, tatib munas itu menyangkut copas AD/ART. Hati kita sudah satu ya," kata suara mirip Nurdin dalam rekaman itu seperti dilansir dari Liputan 6.

"Ditetapkan payung hukum calon ketum kita akan ke tatib Munas itu baru di tatib dan tata cara tatib, Munas kita ini Pasal 22 berbunyi 'Kalau bapak-bapak berhasil Munas bisa selesai 99 persen," sambung dia.

Kemudian suara dalam rekaman tersebut mempersilakan seseorang yang disebut sebagai Ketua Bidang Organisasi Freddy Latumahina untuk menjelaskan skenario dalam Munas.

Freddy pun bersuara. "Baik saudara sekalian, para floor media munas ini sukses apabila Pak ARB (Ical) terpilih, Munas ini sukses bergantung saudara-saudara, bahwa tak ada pilihan lain. Ini tatib yang mungkin baru pertama kita lihat ketum bagian terdepan adalah Ketua Formatur."

"Formatur adalah ketum terpilih dewan pimpinan pusat dan ketua dewan pertimbangan sekarang," kata Freddy.

Freddy menjelaskan, dalam rekaman hak suara dan sebagainya total ada 560 suara. Suara tersebut, menurut dia, mempunyai hak suara untuk bisa calonkan.

"Mendukung 11 orang, misalnya 10 dukung kita, jadi belum ada pencalonan di situ pada saat waktunya pemilihan ini yang harus kita yang tertulis bakal calon atau perwakilan sesuai pasal tiga setelah dijelaskan pimpinan," beber Freddy.

Dukungan itu, kata Freddy lagi, ditandatangani ketua dan sekretaris DPD atau ormas. Dan di luar itu tak sah. Freddy menuturkan, bisa saja calon lain didukung ketua dan sekretaris namun tidak akan diakui karena dianggap tidak sah.

"Ketua dan sekretaris adalah personifikasi partai. Sekretaris bertanggung jawab penuh jadi mana mungkin sekretaris membantah. Maka pandangan umum yang kita hitung tiga menit saya pikir kalau semua pandangan umum akan lama," tutur dia.

"Jadi kita berdiri di tempat daerah harus ke depan itu perprovinsi. Betul-betul jadi DPD II di belakang (DPD I). Pimpinan sidang (nanti) akan perhatikan saudara-saudara, kalau ada kode silakan," tandas Freddy.

Bantahan Nurdin

Namun Ketua Steering Committee (SC) Munas ke IX Partai Golkar, Nurdin Halid membantah kabar tersebut. Dia juga mengaku tak terlibat dalam pembuatan skenario dengan beberapa DPD I untuk memenangkan Aburizal Bakrie atau Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Mana rekamannya? Saya mau dengar dulu," kata Nurdin di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014).

"Saya memang rapat dengan DPD I, tapi nggak mengarahkan ke satu calon. Semua saya arahkan ke semua calon," ujar dia.

Nurdin pun mengaku lupa kapan dirinya rapat dengan DPD I Partai Golkar saat memberikan beberapa pengarahan tersebut. "Saya lupa," tandas Nurdin Halid.

Read more ...